Connect with us

Ponggawa News

Rapat Forum Pemangku Pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Pemkab Bone Komitmen Wujudkan Layanan Kesehatan Bermutu 

Rapat Forum Pemangku Pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Pemkab Bone Komitmen Wujudkan Layanan Kesehatan Bermutu 
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone Indira bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Drs H Andi Islamuddin MH saat memimpin jalannya rapat pertemuan dengan pemangku pimpinan dalam rangka mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu di Kabupaten Bone

Berita Terkini

Rapat Forum Pemangku Pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Pemkab Bone Komitmen Wujudkan Layanan Kesehatan Bermutu 

PONGGAWANEWS.COM–Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu melalui program UHC yang telah diraihnya. Hal itu menjadi penekanan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Drs H Andi Islamuddin MH dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Senin, 22 Mei 2023.

Pertemuan ini juga dihadiri Direktur RSUD Watampone dr A. Muh. Syahril, MKes, Kepala Dinas Ketenagakerjaan A Arsal, Kepala Dinas Catatan Sipil A Saharuddin, Kepala Dinas Sosial A Mappangara, Sekretaris Dinas Pendidikan Nursalam, Sekretaris Bappeda H Syamsidar, Plt Sekretaris BKAD H Syamsuddin, serta beberapa Instansi terkait.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, A Islamuddin meminta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu berkomitmen terhadap janji mutu pelayanan.

”Kalau perlu janji mutu layanan tersebut di pasang di fasilitas-fasilitas Kesehatan, biar semua nasyarakat tau, apalagi sekarang kita sudah UHC, kita manfaatkan hal tersebut dengan baik dan benar,” tegasnya.

Sekda juga berjanji akan segera menyikapi terkait penonaktifan kepesertaan PBI JK oleh pemerintah pusat. “Dalam waktu yang tidak terlalu lama saya akan bersama dinas sosial akan Ke Kementerian Sosial untuk berkoordinasi. Termasuk juga nantinya akan bertemu dengan Menko PMK untuk bisa mensinkronkan data masyarakat Kabupaten Bone kurang lebih 66 ribu masyarakat miskin ekstrim. Apakah 66 ribu data sudah diinvetarisasi dan sudah bisa masuk tanggungan PBI JK, kalau memang ia kita akan segera sinkronisasikan,” tandasnya.

Ditegaskan Sekda Bone, UHC ini tidak boleh lagi mundur harus maju terus. “Dan Alhamdulillah angkanya sekarang sudah ada peningkatan, pertama Kabupaten Bone angkanya 98 persen, sekarang sudah mencapai 99,40 persen memang tidak berbanding lurus dengan tingkat keaktifan kepesertaan karena awalnya itu 82% sekarang 79%. Kenapa 79%? sebab ada beberapa sekmen dari PBI JK yang dinonaktifkan, makanya itu akan kita koordinasikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Watampone, Indira Azis Rumalutur mengatakan, minimal 98 persen Penduduk terdaftar dalam kepesertaan aktif program JKN- KIS, Perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2024.

Adapun Sasaran, Indikator dan Target RPJMN 2020-2024 kata dia, meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk yang tercakup dalam Program Perlindungan Sosial, Cakupan penerima bantuan Sosial Non Tunai dan Subsidi tepat sasaran, serta Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
”Kami terus berusaha memberikan layanan terbaik, yakni transformasi mutu layanan Mudah, Cepat dan Setara,” terangnya.

Dijelaskan juga bahwa PBPU Pemda yang di jamin oleh pemda dengan raihan UHC diatas 95 persen tidak akan terpengaruh walaupun ada penonaktifan cukup signifikan per 1 Mei 2023 yang mencapai 17 ribu kepesertaan.
“Namun UHC itu kan sebenarnya adalah aksesibilitas dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat yang kemudian membutuhkan layanan seharusnya mendapatkan penjaminan yang posisinya aktif saja. Nah kita pada saat Januari kemarin sudah diatas 80 persen sehingga predikat UHC non card yang punya keistimewaan, pada saat pemda mendaftarkan bisa aktif dihari yang sama,” katanya.

Dampak dari penonaktfikan peserta PBI JK yang jumlahnya cukup signifikan berpengaruh terhadap presentasi keaktifan. Tentu saja kalau tidak disertai dengan upaya agar pengaktifannya bisa segera pulih, UHCnya bisa tetap jalan tapi UHC non card yang kemungkinan besar jika tidak dijaga dengan baik bisa jadi keistimewaannya tidak diberikan lagi.

“Harapannya, kita punya cukup waktu yang sangat leluasa untuk memastikan dengan segala ihtiar untuk komponen komponen yang tadi sudah dibahas di forum terutama leading sektonya di teman-teman dinas sosial sebagai perpanjangan tangan Kemensos untuk membantu mempush agar keaktifan kepesertaan PBI JK bisa pulih lagi kembali,” tegasnya.

“Saya rasa kalau kita berbicara 2023 rasanya aman, cuman sebagaimana pak Sekda tadi sebut notnya adalah kalau kita tidak mulai sekarang mengancam keberlangsungan kita 2024 sementara kita liat tremnya kan tiap bulan terkikis terus menerus, itu yang kita tidak inginkan,” imbuhnya. (*)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Terkini

To Top